MOJOKERTO,Suarakata.id – Di sebuah sudut desa di Mojokerto, seorang ibu tua membukakan pintu rumahnya yang sudah lama tak diganti engselnya. Daun pintu itu bergeser pelan, memperlihatkan ruang tamu berlantai tanah dan langit-langit kayu yang mulai melengkung dimakan usia.
Hari itu, rumahnya menjadi salah satu sasaran survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh tim gabungan dari Kesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Kodim 0815/Mojokerto.
Rabu, 30 Juli 2025, sejak pagi, tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim menyisir 19 Koramil dan satu Pos Ramil yang berada di bawah jajaran Kodim 0815.
Bersama para anggota TNI, mereka turun langsung ke permukiman warga untuk melihat dari dekat kondisi rumah-rumah yang selama ini dianggap tidak layak dihuni.
“Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” ujar Doni Nugroho Susanto, Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jatim, yang turut ke lapangan.
Ia tak sendiri. Tujuh stafnya turut serta, bersama Pasiter Kodim 0815, Lettu Cba Dodik Satrio Nugroho, yang menjadi penanggung jawab di lapangan.
Tim dibagi menjadi tiga kelompok kecil. Mereka membawa formulir, dan daftar nama penerima potensial.
Bagi sebagian warga, rumah adalah satu-satunya harta tersisa. Namun tidak semua rumah mampu melindungi pemiliknya. Ada yang dindingnya retak, atapnya bocor, atau tidak memiliki sanitasi memadai.
Sebagian besar yang disurvei adalah keluarga berpenghasilan rendah, atau warga lanjut usia yang hidup sendiri.
“Rumah yang rusak biasanya mencerminkan kondisi ekonomi pemiliknya,” kata Lettu Dodik. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan teritorial, tugas nonmiliter TNI yang kian relevan di masa damai.
Tim berjalan dari dusun ke dusun. Di beberapa tempat, Rumah-rumah yang dikunjungi tak jarang berada di tempat yang jauh dari pusat desa.
Kondisi ini membuat mereka harus lebih teliti tidak semua rumah yang tampak sederhana berarti tidak layak huni. Dan tidak semua rumah yang terlihat kokoh ternyata aman untuk ditinggali.
Antara Validasi dan Harapan
Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah validasi dan verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bantuan perbaikan rumah benar-benar tepat sasaran.
Tak jarang, pemerintah daerah menghadapi tudingan salah sasaran atau tumpang tindih data. Melalui pendekatan ini, mereka berharap bisa meminimalisir kesalahan.
Di tengah keterbatasan anggaran, prioritas diberikan kepada mereka yang benar-benar tak punya pilihan lain, lansia tanpa keluarga, penyandang disabilitas, atau keluarga dengan anak-anak yang tinggal dalam kondisi tak layak.
“Kami ingin program ini tidak hanya menyentuh fisik rumah, tapi juga memberikan rasa aman bagi penghuninya,” kata Doni.
Sinergi yang Bertumbuh
Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya. Bagi pemerintah provinsi, kegiatan ini memperkuat kehadiran negara hingga ke desa-desa.
Bagi TNI, ini adalah bentuk nyata kemanunggalan dengan rakyat. Dalam banyak kasus, TNI menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah, terutama di wilayah pedesaan.
Rumah yang diperbaiki memang belum banyak. Tapi bagi satu keluarga yang mendapat bantuan, perubahan itu nyata. Anak-anak bisa tidur lebih tenang, orang tua bisa bernafas lebih lega. Dan dari sana, harapan perlahan dibangun kembali.
Di penghujung hari, tim kembali ke Kodim dengan daftar yang makin panjang. Mereka tahu, masih banyak rumah lain yang belum sempat dikunjungi. Tapi setidaknya, langkah sudah dimulai.
“Ini bukan program instan. Tapi kalau dijalankan konsisten, dampaknya bisa besar. Jadi, target yang kami cari sekitar 158 rumah tidak layak huni yang akan dibangun” ujar Lettu Dodik.
Di Mojokerto, dari pintu ke pintu, mereka tidak hanya mencari rumah yang rusak. Mereka mengetuk peluang, membuka jalan agar warga yang selama ini terpinggirkan bisa kembali merasa dimiliki oleh negara. (*)
Tinggalkan Balasan