Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad

Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB (2017–2019)

Suarakata.id – Dalam doktrin militer mana pun di dunia, panglima tertinggi adalah jantung strategi perang. Beliau adalah simpul terakhir rantai komando, tempat keputusan final diambil. Namun, laporan yang beredar pada pertengahan April 2026 seputar konflik Iran vs Amerika Serikat membalik logika tersebut: Presiden Donald Trump justru “dikucilkan” dari Situation Room Gedung Putih oleh staf militernya sendiri.

Bukan karena kudeta. Bukan karena makar. Tapi karena para jenderalnya menilai bahwa kehadirannya justru mengganggu operasi.

Sebagai seorang yang pernah menjalani masa dinas di lapangan dan juga di meja diplomasi PBB, saya tidak bisa tidak prihatin. Ini bukan soal perbedaan pendapat taktis. Ini adalah krisis kepercayaan yang sangat dalam antara unsur sipil dan militer di tengah perang terbuka.

Lebih Berbahaya dari Musuh

Pada 19 April 2026, The Wall Street Journal melaporkan bahwa para ajudan militer AS sengaja menjauhkan Presiden Trump dari Situation Room saat operasi penyelamatan pilot pesawat F-15 yang ditembak jatuh Iran tiga hari sebelumnya. Alasannya klasik namun mengerikan: “ketidaksabarannya tidak akan membantu.”

Klaim ini tidak berdiri sendiri. France 24 dan CNN, dalam laporan terpisah pada 20 April 2026, mengonfirmasi bahwa para pejabat militer AS khawatir perilaku Presiden yang mudah berubah dan ledakan amarahnya akan membahayakan misi penyelamatan. Sumber-sumber itu bahkan menyebutkan bahwa Trump berteriak kepada stafnya “selama berjam-jam”.

Dalam bahasa militer yang halus, tindakan menjauhkan panglima dari ruang komando berarti: “Komandan kami justru menjadi risiko operasional.”

Bayangkan kontradiksi ini. Seorang panglima tertinggi seharusnya menjadi force multiplier pengganda kekuatan. Namun dalam kasus ini, Presiden AS dianggap sebagai liability, beban yang justru membahayakan nyawa prajuritnya sendiri.

Saya pernah bertugas di medan konflik. Saya tahu beratnya tekanan. Tetapi ketika para perwira lapangan lebih memilih mematikan akses panglima daripada menyelamatkan misi, itu pertanda bahwa struktur komando telah membusuk dari puncak.

Kata-kata Menjadi Amunusi bagi Musuh

Tidak cukup sampai di situ. Di luar tembok Gedung Putih, Presiden Trump mengeluarkan klaim-klaim kontradiktif yang dengan mudah dipatahkan oleh data intelijen Pentagon dan pernyataan resmi Iran.

Dia bilang Iran “setuju dengan segalanya”. Iran langsung membantah.

Dia bilang angkatan laut Iran “hancur total”. Intelijen AS melaporkan sebaliknya.

Dia bilang Paus mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir. Itu tidak pernah terjadi.

Dia mengklaim bahwa J.D. Vance sedang dalam perjalanan ke Pakistan, padahal Vance baru akan berangkat keesokan harinya.

Saya tidak ingin terjebak dalam kata-kata kasar. Tapi dalam bahasa militer yang jujur, pola ini tidak bisa disebut sekadar “salah ucap” atau “kekhilafan”. Ini adalah disinformasi komando, sebuah pola di mana panglima tertinggi secara berulang menyampaikan klaim yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam perang modern, informasi adalah amunusi. Ketika panglima tertinggi menyebarkan informasi yang salah bahkan tentang fakta paling mendasar sekalipun, maka ia tidak hanya membingungkan rakyatnya sendiri. Ia juga memberi senjata informasi kepada musuh untuk membongkar kredibilitas negaranya di mata dunia.

Iran dengan mudah berkata kepada dunia: “Lihat, presiden mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di medan tempurnya sendiri.”*

Menghormati Lawan, Tetap pada Pendirian

Saya sadar sepenuhnya bahwa para pendukung Presiden Trump akan berargumen bahwa ia adalah pemimpin disruptif yang tidak takut melawan birokrasi militer yang lamban dan korup. Saya hormati argumen itu. Dalam banyak kasus, guncangan terhadap birokrasi memang diperlukan.

Tetapi dalam urusan komando perang, “disrupsi” tidak boleh mengorbankan akurasi intelijen dan keselamatan prajurit. Ada batas tegas di mana inovasi berubah menjadi bahaya. Ketika seorang panglima tertinggi tidak lagi dipercaya oleh jenderal-jenderalnya sendiri untuk duduk di ruang komando, kita tidak sedang membicarakan “gaya kepemimpinan yang berbeda”. Kita sedang membicarakan kegagalan fungsi komando.

Konflik Sipil-Militer yang Berbahaya

Saya bukan pendukung partai mana pun di Amerika. Saya adalah tentara yang sudah pensiun. Tapi dalam seluruh karier saya, saya diajarkan bahwa hubungan sipil-militer yang sehat adalah fondasi demokrasi mana pun.

Yang terjadi di Washington saat ini bukan hubungan yang sehat. Ini adalah *civil-military gap* dalam bentuk paling akut yang pernah saya lihat dalam catatan aliansi NATO sekalipun.

Ketika para jenderal lebih memilih mengunci panglima dari ruang komando, dan ketika panglima lebih sibuk mengarang narasi di media sosial daripada membaca laporan intelijen maka yang kalah bukanlah Demokrat atau Republik. Yang kalah adalah disiplin komando dan nyawa prajurit Amerika yang bertempur di Timur Tengah.

Peringatan untuk Indonesia dan Dunia

Saya menulis opini ini bukan untuk membenci Donald Trump. Saya menulis ini karena Indonesia dan dunia harus belajar dari keruntuhan etika kepemimpinan ini.

Kita boleh punya presiden yang keras. Kita boleh punya presiden yang kontroversial. Tetapi kita tidak boleh memiliki panglima tertinggi yang:

Satu. Tidak bisa dipercaya kata-katanya,

Kedua. Dijauhi oleh staf militernya sendiri dalam operasi perang, dan

Ketiga. Lebih membahayakan pasukannya daripada musuh di seberang sana.

Sebagai bangsa yang pernah mengalami krisis kepemimpinan di masa lalu terutama pada pergantian kekuasaan yang tidak mulus, Indonesia harus belajar: jangan biarkan panglima tertinggi kita, siapa pun dia, menjadi sumber bahaya terbesar bagi prajuritnya sendiri.

Karena ketika komando rusak dari puncak, yang mati di lapangan adalah anak buah kita. Bukan politisi di balik meja kayu mahoni. Bukan para staf di ruang ber-AC. Tetapi para prajurit muda yang hanya menjalankan sumpah setia kepada bangsa dan kepada pemimpinnya.

Jika Amerika Serikat, dengan doktrin militer terbaik dan sistem check and balance yang paling matang di dunia, bisa mengalami krisis ini, maka negara mana pun bisa mengalaminya.

Penutup

Saya menutup opini ini dengan kegelisahan seorang pensiunan yang pernah melihat sendiri bagaimana keretakan rantai komando merenggut nyawa. Apa yang terjadi di Gedung Putih bukanlah anomali taktis. Ini adalah kegagalan sistemik: seorang panglima yang justru menjadi force divider, pemecah kekuatan di saat negaranya membutuhkan persatuan komando.

Untuk Indonesia, pesan saya sederhana: jangan biarkan sistem kita menoleransi pemimpin yang tidak layak memegang komando, hanya karena ia kuat secara politik. Karena yang membayar harga tertinggi adalah prajurit muda di garis terdepan yang mati bukan karena musuh, tetapi karena panglimanya sendiri telah menjadi medan bahaya.

Pada akhirnya, musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah rudal hipersonik atau jet tempur siluman. Musuh terbesar adalah pemimpin yang terus bertahan setelah seluruh rantai komando dan akal sehat berbisik: Dia lebih berbahaya dari musuh.

Cisaranten – Bandung 24 April 2026