SITUBONDO,Suarakata.id – Di tengah hamparan lahan Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebuah proyek strategis nasional tengah dipersiapkan. Bukan sekadar pembangunan markas militer, tetapi sebuah konsep baru yang menggabungkan fungsi pertahanan negara dengan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen itu terlihat saat Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan Brigif Teritorial Pembangunan (BTP) dan Yonif Teritorial Pembangunan (YTP), Rabu (3/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan percepatan pembangunan satuan teritorial yang digagas untuk menjawab tantangan pertahanan sekaligus kebutuhan pembangunan daerah.

Kehadiran Pangdam didampingi sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, Perhutani, kejaksaan, DPRD, serta perwakilan kelompok tani hutan. Pertemuan lintas sektor itu menunjukkan bahwa pembangunan BTP dan YTP bukan semata urusan militer, melainkan agenda bersama yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Konsep Baru Pertahanan yang Berorientasi Pembangunan

Selama ini, satuan militer identik dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Namun konsep BTP dan YTP menawarkan pendekatan yang lebih luas. Selain memperkuat pertahanan wilayah, satuan ini dirancang untuk mendukung program ketahanan pangan, peternakan, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong pembangunan satuan teritorial yang mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Karena itu, keberadaan BTP dan YTP di Situbondo diproyeksikan menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan kepentingan pertahanan dengan kebutuhan masyarakat.

Pangdam V Brawijaya menilai lokasi yang dipilih memiliki berbagai keunggulan strategis. Selain luas lahan yang memadai, kawasan tersebut dinilai aman dari potensi bencana dan memiliki akses yang mendukung pengembangan satuan dalam jangka panjang.

“Secara umum saya lihat sudah sesuai dengan keinginan pimpinan pusat. Lokasi ini juga sangat strategis dan aman dari potensi bencana alam,” ujar Pangdam saat memberikan arahan kepada peserta yang hadir.

Di balik besarnya manfaat yang diharapkan, pembangunan BTP dan YTP juga menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan secara bijaksana. Salah satunya adalah persoalan pemanfaatan lahan yang selama ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH).

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Pangdam. Alih-alih menggunakan pendekatan sepihak, penyelesaian persoalan lahan ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Pangdam menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada kawasan tersebut.

“Kita hadir di sini untuk dapat duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik demi kelancaran pembangunan BTP dan YTP ini,” tegasnya.

Pendekatan dialogis ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbahul Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah tersebut.

Menurutnya, Perhutani siap mempercepat berbagai proses yang diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, menegaskan bahwa pemerintah desa membuka ruang komunikasi untuk mencari solusi terbaik, termasuk terkait penyediaan lahan pengganti dan penyelesaian administrasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dari pihak kelompok tani, dukungan juga disampaikan oleh Pengurus KTH Agung Hijau Bersama, Pipin Pinatiningsih. Meski demikian, kelompok tani berharap proses pembangunan tetap memperhatikan kepentingan anggota yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut untuk mencari nafkah.

Peluang Ekonomi Baru bagi Situbondo

Keberadaan BTP dan YTP diyakini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Situbondo. Pembangunan infrastruktur satuan membutuhkan tenaga kerja, material bangunan, jasa transportasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya yang dapat melibatkan masyarakat setempat.

Ketika satuan mulai beroperasi, aktivitas ekonomi diperkirakan akan semakin berkembang. Kehadiran ratusan hingga ribuan personel beserta keluarganya berpotensi menciptakan permintaan baru terhadap sektor perdagangan, jasa, perumahan, pendidikan, dan usaha mikro.

Dalam arahannya, Pangdam secara khusus menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan operasional satuan nantinya. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar.

Bagi Situbondo yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi pertanian dan peternakan yang besar, keberadaan BTP dan YTP juga dapat menjadi katalisator bagi penguatan program ketahanan pangan nasional. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan model pembangunan yang berkelanjutan.

Menyatukan Kepentingan Pertahanan dan Kesejahteraan

Pembangunan BTP dan YTP di Situbondo menjadi gambaran bagaimana konsep pertahanan modern tidak lagi hanya berbicara tentang kekuatan militer semata. Di dalamnya terdapat upaya membangun ketahanan nasional secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan, ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari berdirinya fasilitas dan satuan baru, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Kunjungan Pangdam V Brawijaya ke Desa Klatakan menjadi sinyal kuat bahwa percepatan pembangunan akan terus dilakukan. Namun di saat yang sama, proses tersebut tetap mengedepankan kolaborasi, komunikasi, dan penyelesaian persoalan secara bersama-sama.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Situbondo tidak hanya akan memiliki salah satu pusat kekuatan pertahanan baru di Jawa Timur, tetapi juga sebuah kawasan yang menjadi contoh bagaimana pembangunan pertahanan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. (*)