SURABAYA,Suarakata.id — Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (2/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kasad didampingi langsung Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pembangunan jembatan yang menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Darat membantu membuka akses masyarakat.

Maruli mengatakan, kunjungan ke sejumlah daerah tidak hanya dilakukan untuk melihat kegiatan utama, tetapi juga memastikan berbagai program yang dikerjakan TNI benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap kunjungan kerja, saya memang sambil mampir melihat apa yang dikerjakan di tiap-tiap daerah,” kata Maruli.

Menurutnya, program yang ditinjau beragam. Mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), perbaikan rumah anggota, fasilitas latihan, hingga pembangunan jembatan.

Program pembangunan jembatan tersebut, kata Maruli, berawal dari pengalaman ketika terjadi bencana di Aceh. Saat itu, ketiadaan jembatan membuat distribusi logistik harus dilakukan dengan memutar hingga lima sampai enam kilometer.

Kondisi tersebut kemudian mendorong TNI untuk mencari solusi yang lebih cepat dan sederhana.

“Dalam perjalanannya ternyata sangat efektif. Presiden juga melihat banyak anak yang berangkat ke sekolah harus melewati sungai, jembatan rusak dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dari situlah pembangunan jembatan sederhana kemudian diperluas ke berbagai daerah.

Maruli menegaskan, jembatan yang dibangun TNI bukan untuk menggantikan proyek pemerintah daerah. Sebaliknya, jembatan tersebut menjadi solusi sementara bagi wilayah yang membutuhkan akses cepat, terutama daerah yang belum memiliki kemampuan membangun jembatan permanen.

“Yang kita kerjakan sekarang ini adalah jembatan-jembatan yang sederhana, tidak akan mengganggu proyek lain,” katanya.

Ia menjelaskan, TNI membangun beberapa jenis jembatan, mulai dari Jembatan Bailey, Armco, beton hingga jembatan gantung.

Untuk jembatan gantung seperti Jembatan Garuda, Maruli menyebutnya sebagai jembatan perintis. Jembatan jenis ini dipilih karena pembangunan jembatan beton membutuhkan biaya dan proses yang jauh lebih besar.

“Jembatan perintis itu adalah jembatan darurat selama pemerintah daerah belum mampu membuat jembatan beton,” jelasnya.

Maruli juga menyinggung pentingnya memperhatikan kapasitas jembatan. Hal tersebut menjadi pembelajaran dari insiden jembatan gantung di daerah lain yang mengalami kelebihan beban.

Ia menegaskan, jembatan gantung memiliki batas kemampuan. Bahkan, meski kekuatan sling telah ditingkatkan, jembatan tetap tidak boleh digunakan melebihi kapasitas yang ditentukan.

“Kalau dinaiki 40 orang di satu titik, jangankan 40, lebih dari 10 orang saja itu sudah overload,” tegasnya.

Karena itu, menurut Maruli, aturan mengenai kapasitas jembatan harus benar-benar dipatuhi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi sebelumnya dan memastikan pihaknya telah melakukan investigasi.

Dari sisi biaya, pembangunan jembatan perintis dinilai jauh lebih efisien. Maruli menyebut pembangunan jembatan di Sukabumi, misalnya, menghabiskan sekitar Rp320 juta dengan sistem swakelola tipe II yang melibatkan masyarakat.

Sementara jembatan dengan konstruksi sederhana seperti itu, menurut perhitungannya, dapat diselesaikan dengan biaya sekitar Rp400 juta. Angka tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pembangunan jembatan beton yang dapat mencapai sekitar Rp5 miliar.

Program tersebut kini terus dikebut. Maruli mengatakan dirinya mendapat perintah Presiden untuk menargetkan pembangunan hingga 5.000 titik jembatan pada tahun ini.

Hingga saat ini, sekitar 3.013 titik telah dikerjakan. Sebanyak kurang lebih 2.600 hingga 2.700 titik di antaranya telah selesai.

“Kita akan kejar lagi supaya mencapai target 5.000. Bahkan dari data yang saya dapat bisa sampai 7.000-an,” ujarnya.

Karena itu, ia membuka ruang bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk memberikan rekomendasi lokasi yang membutuhkan pembangunan jembatan.

Menurutnya, Dandim di masing-masing wilayah dapat berkoordinasi langsung dengan kepala daerah dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan kebutuhan tersebut.

“Kalau ada rekomendasi daerah penghubung yang warganya harus memutar jauh, silakan masukkan ke list kami. Beri tahu kampungnya di mana,” kata Maruli.

Keberadaan Jembatan Garuda di Genting Kalianak diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memangkas hambatan akses masyarakat. Jembatan ini juga diharapkan memudahkan mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, Maruli menilai sinergi lintas instansi menjadi semakin penting dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana.

Ia mengapresiasi kebijakan Presiden yang mendorong penggunaan seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki negara untuk mendukung penanganan situasi ekstrem.

Menurutnya, kemampuan TNI dalam melakukan water bombing menjadi salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang signifikan. Dukungan dari berbagai negara, termasuk Jepang dan China, juga turut memperkuat upaya penanganan kondisi ekstrem dan modifikasi cuaca.

“Saya pribadi bangga Presiden turun berdiskusi langsung tentang bagaimana mengerahkan semua alutsista yang dimiliki,” katanya.

Maruli menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.

Dibutuhkan kolaborasi. Dibutuhkan kecepatan. Dan yang paling penting, seluruh sumber daya negara harus dapat digerakkan ketika masyarakat membutuhkan.

Melalui pembangunan jembatan perintis seperti Jembatan Garuda, TNI AD berupaya hadir bukan hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga membantu membuka jalan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. (*)